Pemerintah Akhirnya Akui Kondisi Jalan Rusak Meningkatkan Potensi Kecelakaan

Akhirnya, setelah sejak lama banyak pihak berkoar-koar perihal buruknya kondisi beberapa jalan raya yang dianggap memperbesar potensi kecelakaan akhirnya pemerintah pun mengakuinya. Kementrian Perhubungan mengakui kalau infrastruktur jalan yang tidak memadai membuat rentan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jujur saja, pengakuan ini memang sudah lama saya tunggu-tunggu. Meski hanya sekedar pengakuan, tapi paling tidak kita semua dan pemerintah yang baru saja mengakuinya sepakat kalau kondisi jalan haruslah diperbaiki karena hal itu juga menyumbangkan potensi kecelakaan selain faktor manusia, lingkungan maupun kendaraan. Dan dengan pengakuan ini maka kita bisa lebih keras menuntut hak atas kondisi jalan yang layak.

Kalau saya kutip dari Tempo.co, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso mengatakan kondisi jalan yang padat membuat pengemudi gampang lelah dan kehilangan konsentrasi. “Ditambah dengan kurangnya fasilitas bagi pejalan kaki, jalanan makin tidak aman,” katanya.

Selain itu, banyaknya reklame yang menutupi rambu-rambu lalu lintas yang penting juga berbahaya. “Itu harus ditertibkan,” katanya. Kementerian Perhubungan telah mengimbau pemerintah daerah agar menertibkan iklan yang menutupi rambu lalu lintas meski bisa diakui kalau himbauan itu sering kali tidak ditanggapi oleh yang berwenang.

Sebab, Kementerian Perhubungan memang serba salah. Karena wewenang Kementerian Perhubungan memang hanya sebatas mengimbau karena masalah perizinan reklame ada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah.

Adapun mengenai ketersediaan dan kualitas jalan, Suroyo mengatakan itu adalah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Selama ini, pihaknya sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk membuat transportasi umum aman.

Misalnya, Kementerian Perhubungan telah mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk memeriksa armadanya enam bulan sekali. “Mereka juga diwajibkan melakukan pembinaan terhadap pengemudi-pengemudinya,” katanya.

Sayangnya, pemeriksaan kendaraan umum yang dikenal dengan istilah kir sering kali hanya untuk formalitas belaka. Buktinya, banyak bajaj, metro mini, kopaja, mikrolet dan lan sebagainya sudah ketahuan tidak layak jalan tapi masih bisa melenggang di jalanan.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan juga berwenang memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya. “Izin trayek mereka bisa dicabut,” katanya.

    • bodats
    • February 24th, 2012

    jalanan rusak, mental aparat rusak, mobil rusak….
    apa sih yg gak rusak di negeri ini?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: